”Dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang netral dan profesional untuk menjamin terselenggaranya Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas, maka sebagai upaya pembinaan dan pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bersama ini kami mengingatkan kembali melalui SE tentang Netralitas ASN pada Pilkada 2024,” ujar Pj Wako, Rabu (18/9).

Adapun pada SE tersebut, terdapat lima poin larangan yang harus dihindari oleh ASN Pemko Pekanbaru. Di antaranya, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara: ikut kampanye. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Kemudian, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto calon peserta/peserta pemilu, visi/misi calon peserta/peserta pernilu, melalui media konvensional, media online atau media sosial.(***)

Sumber: Riaupos