Hal tersebut diungkapkan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru terkait penandatanganan MoU terkait KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, (28/8/2024) malam.

Setelah melaksanakan Rapat Banggar, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) KUA-PPAS Anggaran 2025 antara DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Anggaran belanja yang disiapkan untuk APBD 2025 nanti sebanyak Rp 3,022 Triliun. Ini akan berlanjut sampai penetapan APBD yang akan dilakukan oleh anggota DPRD yang baru, yang akan dilantik 6 September nanti,” ujarnya.

Ia membeberkan, upaya ini dilakukan untuk memastikan kecukupan fiskal pejabat daerah Pekanbaru yang terpilih.

“Ini akan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 27 November nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menjelaskan persoalan banjir dan jalan rusak tetap menjadi prioritas pada APBD 2025.

“Prioritas kami tetap kepada pekerjaan rumah (PR) kota Pekanbaru, seperti banjir, jalan rusak, sampah. Kalau yang lain kan sudah menjadi mandatory (kewajiban) seperti kesehatan, pendidikan, gaji pegawai, dan lain-lain,” jelasnya.

Saat ditanyai mengenai kelanjutan dari beasiswa Pemko di tahun 2025, Sabarudi menjawab program ini akan tetap dilanjutkan.

“Untuk UHC, Dokter On Call, tetap lanjut, apalagi Beasiswa Pemko, 2025 masih ada. Kami DPRD Kota akan terus mendukung program pemerintah Kota Pekanbaru selagi itu dapat memberikan dampak yang positif, terutama bagi masyarakat,” pungkasnya(***)

Sumber: Goriau