Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP usai pihaknya berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru.

’’Alhamdulillah, UHC di tahun 2025 itu dianggarkan kembali bersama Pemprov Riau, karena dananya itu patungan antara Pemko dan Pemprov. Namun, tentu Pemko jauh lebih besar. Kalau tak salah saya di tahun 2025 itu anggaranna kurang lebih Rp100 miliar untuk UHC,’’ kata Hamdani, Kamis (21/8).

Hamdani menegaskan, Komisi III DPRD Pekanbaru berkomitmen terus mengawal peningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terutama, program UHC yang telah diluncurkan sejak 4 Juli 2024 lalu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini yakin, apalagi, baru-baru ini Pemko Pekanbaru meraih Penghargaan UHC Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’aruf Amin. Penghargaan itu diserahkan pada Kamis (8/8) lalu di Jakarta.

’’Anggaran ini akan kita kawal terus, bila perlu kita tingkatkan kedepannya. Karena kesehatan inikan dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena Kota Pekanbaru juga sudah menerapkan UHC, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD,” ujarnya.

Hamdani menambahkan, Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi kesehatan, juga sudah mengingatkan Diskes Kota Pekanbaru untuk dapat lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan. Dirinya juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor DPRD Kota Pekanbaru bila kesulitan mengakses pelayanan program UHC.

’’Saya sendiri, sangat terbuka dan cukup banyak juga warga di dapil saya minta bantu UHC. Saat kita komunikasikan, itu bisa dilaksanakan khususnya bagi warga yang tidak terkover BPJS. Alhamdulillah itu sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi hari ini yang memang tidak baik-baik saja,’’ ungkap Mantan Presiden Mahasiswa Unri ini.

Politisi PKS ini meminta Pemko Pekanbaru, yang memiliki kewenangan dalam program UHC ini, untuk mendorong seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat hendak berobat.

Pihaknya, kata Hamdani, akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan masyarakat terlayani.(***)

Sumber: Riaupos