"Kita itu sebenarnya ada peraturan dari BKKBN kita harus menyusun grand design kependudukan untuk 25 tahunnya," kata Sekretaris Daerah, Indra Pomi pada Senin (12/8/2024) sore.

Pemko juga harus mempunyai blue print berkaitan dengan pembangunan kependudukan tersebut

"Setiap tahunnya kita punya blue print untuk berkaitan dengan pembangunan  kependudukan dan mengembangkan SDM kita," lanjut Sekda.

Lima Pilar kependudukan diantaranya Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan.

"Kita ingin kontribusi lebih baik pada Indonesia Emas 2045 ada lima pilar nantinya," katanya.

Sekda menekankan agar bonus demografi yang nantinya sangat menguntungkan Indonesia jangan sampai di sia siakan.

Selain itu BKKBN menyampaikan di tahun 2045 Kota Pekanbaru dihuni 20 persen masyarakat lansia.

"Tadi dari BKKBN disampaikan bahwa 2045 itu 20 persen masyarakat itu lansia, bagaimana supaya lansia itu tetap produktig dan secara sosial dihargai, maka perlu grand planning," ungkap Indra Pomi.

Blue print bisa menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan berdasarkan kondisi kependudukan. Sudah saatnya kependudukan jadi arus utama dalam pembuatan kebijakan demi mempersiapkan bonus demografi pada masa mendatang.

Tiga hal penting untuk mendukung keberhasilan penyusunan dan pengimplementasian blue print kependudukan yaitu membangun komitmen kuat yang tertuang dalam regulasi. Selain itu, harus ada dukungan riset kuat dalam bentuk riset jangka panjang dan berkelanjutan, statistik rutin yang tersedia datanya secara real time, dan keputusan sikap penggunaan satu data.(***)

Sumber: Haluanriau