Givo menyampaikan hal tersebut pada saat menghubungi Haluanriau.co, kritikan dengan lantang meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menevaluasi Menteri Kominfo dari jabatannya.Ketidakmampuan dari Menkominfo untuk melakukan backup data nasional, sehingga bisa diretas pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Ini bukan sekadar kegagalan, tapi sebuah kebodohan dari menkominfo yang tidak memiliki backupan data untuk sekelas data nasional. Menkominfo telah mendemonstrasikan ketidakmampuan yang luar biasa dalam menjaga aset digital bangsa. Sudah saatnya beliau sadar sebelum lebih banyak kerusakan terjadi," tegas Givo.

Data yang terungkap sungguh mencengangkan mencapai 84,75 persen pengguna Pusat Data Nasional (PDNS) 2 terdampak, totalnya sebanyak  239 instansi. Kemudian 30 Kementerian/Lembaga (10,64 persen) yang seharusnya menjadi benteng malah roboh.Selanjutya 15 Pemerintah Provinsi (5,32 persen), setara dengan membiarkan 15 provinsi tanpa perlindungan. Ada 148 Pemerintah Kabupaten (52,48 persen), separuh lebih kabupaten di Indonesia praktis telanjang data. Terakhir adalah 48 Pemerintah Kota (16,31 persen) ,dari Sabang sampai Merauke, kota-kota kita terbuka untuk dijarah.

Fakta bahwa lebih dari 80 persen pengguna PDNS 2 terdampak bukan hanya menunjukkan betapa sentralnya sistem ini.Akan tetapi juga membuktikan betapa ceroboh dan tidak kompeten pengelolaannya.

"Ini bukan era 90-an dimana keamanan siber bisa dianggap remeh. Ini 2024, dan kita masih bersikap seperti negara digital terbelakang. Untuk itu kami dari HMI MPO Cabang Pekanbaru menuntut dengan tegas pengunduran diri Menkominfo, tanpa tapi dan tanpa menunggu. Investigasi menyeluruh oleh tim independen, bukan internal yang bisa diatur-atur. Audit keamanan total terhadap seluruh infrastruktur digital pemerintah. Pertanggungjawaban publik dan kompensasi untuk setiap data warga yang terkompromis," ujarnya.

"Jika Menkominfo tidak mampu melindungi data rakyat, mungkin lebih baik posisi itu diisi oleh mahasiswa IT yang masih kuliah. Setidaknya mereka paham pentingnya firewall dan enkripsi," sindir Givo pedas.

"Ini bukan main-main, kedaulatan digital sama kritisnya dengan kedaulatan teritorial. Jika pemerintah gagal melindungi data kita hari ini, jangan heran jika besok kita bangun dan mendapati identitas bangsa kita dijual di pasar gelap internet," tegasnya,(***)

Sumber: Haluanriau