Dijelaskan Kepala Disperindag Pekanbaru, belum lama ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kejari Pekanbaru tentang penerapan tarif retribusi parkir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

”Jadi kemarin sudah kami sampaikan ke kejaksaan, cuma kami masih menunggu kesempatan dari teman-teman kejaksaan untuk mengkajinya. Kami kan sifatnya hanya menunggu pasalnya kami kan harus tahu ini batasan hukumnya seperti apa,” ucapnya.

Zulhelmi menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar pemko bisa mengambil sikap yang tepat dalam penerapan tarif parkir di pasar tradisional sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

”Jika Disperindag lambat mengambil sikap, nantinya malah dianggap mengabaikan perda yang sudah ditetapkan. Itu sebabnya kami meminta pendapat hukum ke Kejari Pekanbaru agar dalam penerapannya di lapangan, tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Selain itu, Disperindag juga tidak ingin dianggap salah memaknai atau mengartikan atau menafsirkan isi perda terkait batasan penerapan tarif parkir. Di mama pihaknya meminta kejelasan apakah seluruh pasar rakyat baik yang dikelola pemerintah atau swasta wajib menerapkan isi perda tersebut atau hanya pasar pemerintah saja.

”Kami yakin Kejari Pekanbaru melalui Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan pendapat hukum terkait persoalan tersebut. Makanya yang tahap awal ini, yang kami kerjakan ini ke pasar-pasar milik pemerintah dulu, sampai semuanya jelas. Karena saat ini di Kota Pekanbaru ada sebanyak 9 pasar milik Pemko Pekanbaru dan 4 yang dikelola swasta,” ungkapnya.(***)

Sumber: Riaupos