Riau12.com-PASIRPANGARAIAN- Proyek pembangunan PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan terkena dampak dari proyek ratusan miliar rupiah tersebut. Menurut Ketua Umum DPP GAMa Riau (Gerakan Anak Muda Riau), Rikizaputra M.Pd, putra asli Cipang Kiri Hilir yang saat ini Dosen Unilak Pekanbaru, bila mega proyek PLTA dan bendungan serbaguna dilaksanakan, maka akan ada ribuan jiwa dari empat desa di bagian barat Kecamatan Rokan IV Koto yang harus direlokasi. Bukan itu saja, akan ada belasan ribu jiwa yang akan menerima dampak buruk dari mega proyek tersebut. Sejumlah desa tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu diperkirakan bakal terendam ketika PLTA Lompatan Harimau mulai beroperasi, sama nasibnya dengan sejumlah desa di hulu Sungai Kampar saat PLTA Koto Panjang mulai beroperasi. Diakui Riki, wilayah beradat dan bertanah ulayat sudah tertanam berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu. "Ketika nanti mereka harus dipindahkan, bagaimana dengan perkara budaya tersebut? Berarti kasarnya pemerintah sudah merenggut budaya yang sudah terbangun," tegas Riki. Riki mengungkapkan dibagunnya PLTA Lompatan Harimau akan merendam ratusan hektar lahan hutan rimba yang notabenenya merupakan penyumbang oksigen dan akan memusnahkan ekosistem yang ada di dalamnya. "Karena kita tahu posisi tempat direncanakan pembangunan PLTA (Lompatan Harimau) ini berada di kawasan hutan belantara," kata Riki. "Kita bukan menolak kemajuan, kita bukan tidak butuh energi lisrik, kita tau kok. Kalo Negara kita ini sedang krisis listrik terutama Riau, tapi yang kita sayangkan pada zaman modern sekarang ini pemerintah seakan akan hanya melihat air sebagai sumber daya listrik," tambahnya. Padahal, menurut Riki, pemerintah bisa memfungsikan berbagai kekayaan alam yang ada, selain air, ada tenaga surya, tenaga uap dan lain sebagainya yang tanpa harus mengorbankan perkampungan masyarakat. "Kalau memang alasan pemerintah untuk pemenuhan energi listrik, kenapa ketika kampung kami di sana sudah mulai maju, baru mulai sibuk mau memindahkan, kenapa nggak dari dulu saja," tegas Riki. "Jangan-jangan ada motif lain dibalik semua ini. Jika karena alasan pertumbuhan ekonomi, masih banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan pada kawasan tersebut yang dampaknya lebih minim dari pada PLTA," ujarnya. Riki‎ meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah agar lebih bijak dan responsif terkait mega proyek PLTA Lompatan Harimau tersebut. "Jangan hanya memandang dari apek ekonomi saja. Jangan hanya memikirkan dampak jangka pendeknya saja. Kita harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di luar situasi normal," mintanya. Meski kabarnya pemerintah akan mengganti rugi lahan masyarakat dan merelokasi ke tempat aman dan lebih tinggi, menurut Riki‎ walau diganti rugi, namun masyarakat tetap saja dirugikan. "Saya mendapat info, katanya beberapa kampung di hulu Sungai Mentawai tidak mendapat ganti rugi dan tidak dipindah dengan alasan wilayah tersebut masih di luar jangkauan debit air. Nah, inikan perlu dikaji matang. Jika situasi normal mungkin saja iya, tapi bayangkan jika hujan lebat datang, pasti semua terendam," papar Riki. "Nantinya masyarakat juga yang akan dapat malapetakanya. Kita dari GAMa Riau dan masyarakat akan mengawal terus perkembangan rencana pemerintah yang merugikan masyarakat ini," tandas Riki.(r12/rtc)