Riau12.com-SALO-Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kampar Berdaulat terpaksa harus memutus jalan menuju PT Ciliandra Perkasa. Hal ini dilakukan setelah melakukan aksi demo yang dilakukan di Kantor Bupati Kampar, Rabu (1/11/2017). Pemutusan itu dilakukan sore Rabu.

Dari pantauan, warga menurunkan satu unit ekskavator ke jalan yang berstatus milik Kabupaten Kampar itu. Jalan itu digali. Sehingga tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Kalaupun bisa, hanya mobil kecil.

Terlihat, ada puluhan anggota Satpol PP yang mengawasi aksi warga ini. Begitu juga dengan aparat Kepolisian yang menurunkan personilnya untuk mengawasi jika terjadi konflik. TNI juga terlihat hadir di tengah massa.

Saat penggalian jalan berlangsung, terlihat belasan security PT Ciliandra mendatangi lokasi. Mereka hendak berupaya menghentikan penggalian itu. Namun, langkah itu bisa diantisipasi oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP.

Setelah mereka berdiskusi, belasan security yang berseragam dongker itu balik kanan. Mereka menjauh dari lokasi penggalian jalan itu.

"Sempat dihalangi kegiatan ini. Tapi ini jalan kabupaten, bukan jalan mereka. Jadi ini kewenangan kita," kata Kepala Satpol PP Kampar, Muhammad Jamil, usai berbicara dengan security.

Sekitar satu jam aksi itu berlangsung. Lubang selebar 5x5 kedalaman 4 meter itu, selesai dikerjakan. Hanya disisihkan untuk jalan mobil kecil.

Tak hanya menggali jalan, warga juga mengancam untuk memasang portal tandingan. Lokasinya tak berapa jauh dari lokasi jalan yang diputus. "Ini supaya mobil milik PT Ciliandra tidak bisa lewat lagi. Hari Senin kita pasang," kata Anton, selaku koordinator aksi.

Dia mengaku, hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada pihak PT Ciliandra Perkasa yang dinilai telah menginjak-injak harga diri Pemkab Kampar. "Sudah beberapa kali rapat antara Pemkab dan perusahaan. Kesepakatannya untuk membuka portal. Tapi sampai sekarang tidak juga terealisasi," ujarnya.

Upaya ini dilakukan warga setelah dilakukan pertemuan dengan Sekda Kampar Yusri, dan sejumlah OPD Kampar, usai melaksanakan demo. Ada 10 orang perwakilan pendemo yang melakukan pertemuan ini. Namun pertemuan ini tak menghasilkan jalan keluar. Sebab, tuntutan warga untuk memutus jalan ke Ciliandra, tak bisa dilakukan oleh Pemkab Kampar.

"Ini sedang proses, jadi tunggulah. Jika sepakat, itu bisa dibuka melalui tim yustisi. Silahkan nanti dibuka sama-sama. Dikawal dengan TNI Polri," kata Yusri dalam pertemuan itu.

Sekda juga menjelaskan, sebelum beralih status menjadi jalan kabupaten, dulunya jalan ini adalah milik provinsi. Setelah mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan kabupaten, serentak perwakilan pendemo berdiri.

Mereka langsung meninggalkan ruang rapat. Puluhan massa dibawa untuk memutus jalan kabupaten itu. Sekda pun terlihat sibuk memerintahkan bawahannya untuk mengawal aksi warga itu. Sekda juga meminta polisi mengawasi agar tak ada konflik.(r12/ckp)