www.riau12.com
Rabu, 19-08-2026 | Jam Digital
20:52 WIB - Penutupan MTABS SMA Islam Al Azhar 24 Cigombong Meriah, Tokoh Agama hingga Aparat Hadir | 17:34 WIB - Bunda Literasi Kampar Luncurkan Buku Candi Muara Takus, Anak Diajak Cinta Sejarah Sejak Dini | 17:08 WIB - Rapat Banggar DPRD Riau Diwarnai Ketegangan, Adu Argumentasi Dua Legislator Berujung Skorsing | 16:49 WIB - Workshop BRK Syariah Bekali UMKM Kelola Keuangan Digital, Akses Pembiayaan Makin Mudah | 16:36 WIB - DPRD Pekanbaru Usul Pendataan Anak Putus Sekolah Diperkuat dengan Peran RT/RW | 15:45 WIB - Diduga Standing Motor di Jembatan, Pemuda Kampar Ditemukan Tewas di Sungai usai Hilang 3 Hari
 
Pemprov Riau Pangkas Besar-besaran Dana Perjalanan Dinas
Jumat, 04-08-2017 - 20:07:55 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
   
 

Riau12.com-PEKANBARU-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Jumat (4/8/17) menyebutkan, sebelum penyerahan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Riau 2017, hal-hal prinsip harus diikuti. Diantaranya soal distribusi belanja yang ada di lingkungan Pemprov Riau harus mencerminkan efesiensi. Kemudian juga prinsip kehati-hatian.

Pentingnya hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan anggaran serta untuk menghindari adanya persoalan dikemudian hari.

"Hal-hal prinsip terkait aruran harus diikuti. Semuanya harus sesuai aturan dan kemampuan. Jadi saat pembahasan tinggal mengawal saja lagi," kata Ahmad Hijazi.

Mantan Kadis Perindag Kota Batam ini memastikan, terkait rasionalisasi sebagian besar perjalanan dinas dikurangi. Begitu juga untuk Alat Tulis Kantor (ATK) serta berbagai kegiatan yang dipandang tak terlalu mendesak.

Menurut Hijazi, hal itu mau tak mau memang harus dilakukan. Mengingat pada umumnya, kegiatan berkurang karena defisit anggaran, karena pembayaran hutang. Kemudian akibat silpa yang jauh menurun.

"Selama ini orang berpikir, tinggi realiasi pertanda baik. Tapi kenyataannya, serapan yang bagus itu berdampak pada sisi belanja berikutnya, walau pun prinsipnya anggaran yang ada itu memang untuk dibelanjakan," ungkap Hijazi.

Kemudian selama ini ada juga anggapan belanja Riau itu disuport oleh pendapatan dan silpa. Sekarang paradigma harus sudah dirubah. Yakni, silpa harus benar-benar harus berbasis pendapatan.

"Kita seminimal mungkin mengalokasikan ada silpa. Jadi sipa itu, sisa tender saja lagi," ujar Hijazi.

Selain itu, Hijazi juga menyatakan dari sisi kehati-hatian, soal perangkat regulasi perlu jadi perhatian. Saat ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terbuka. Perangkat pendukung berupa regulasinya sudah jelas.

"Kalau dulu dua tahun lalu banyak tak didukung perangkat regulasi. Seperti dana Bantuan Keuangan (Bankeu), dana hibah, bantuan bibit. Sekarang semua sudah terdata, terindetifikasi. Hampir semua opd hampr tak menemukan hambatan berarti," papar Hijazi.(r12/rt)



 
Berita Lainnya :
  • Pemprov Riau Pangkas Besar-besaran Dana Perjalanan Dinas
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    4 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    5 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    6 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    7 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    8 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    9 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2022 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved