"Saya tegaskan, jika Pasar Cik Puan dibangun dengan menggunakan dana APBD Kota atau Provinsi dan APBN, maka saya persilahkan Provinsi yang membangunnya. Karena saya tidak mau merugikan semua pihak dan masyarakat Pekanbaru tentunya," tegas Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.

Menurut Firdaus, pembangunan mengunakan dana APBD atau pun APBN tidak akan memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang. Disamping itu, Pemko sendiri juga tidak mampu untuk terus melakukan subsidi kedepannya.

"Disini, saya maunya memberikan keuntungan bagi masyarakat, bagi pedagang dan untung bagi pemerintah sendiri. Itu yang saya mau. Kalau dengan APBD dan APBN kita tidak mau membangunnya. Jadi biarlah Pemprov yang membangun," tutupnya.

Sebagai mana diketahui, Pj Walikota Pekanbaru Edwar Sanger mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru sedang intens melaksanakan komunikasi terkait kelanjutan pembangunan pasar tersebut dengan sejumlah pihak tanpa mengunakan pihak ketiga. Bahkan pemko sendiri telah membentuk tim untuk menindak lanjuti rencana tersebut.

Bukan hanya itu, Pemprov Riau dalam hal ini gubernur juga sudah memberikan signal persetujuan terhadap rencana pemko tersebut.

"Secara prinsip gubernur setuju apa yang menjadi maunya kota dengan catatan tidak dibangun oleh pihak ketiga. Hal ini sejalan juga dengab keinginan para pedagang," ungkapnya Pj Wako kala itu.

Sebagai catatan, pembangunan pasar Cik Puan ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp20 miliar pada zaman walikota Herman Abdullah. Namun sejauh ini, kontraksi bangunan pasar tidak selesai dan dibiarkan terbengkalai sampai bergantinya walikota. (r12)