Dana sebesar itu difokuskan memperbaiki lahan gambut yang berada di depalan kabupaten/kota di Provinsi Riau diantaranya, Siak, Kepulauan Meranti, Dumai, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir dan Kampar.

"Kita sudah alokasikan dana Rp865 miliar untuk restorasi gambut di tujuh provinsi tahun ini, khusus untuk Riau dianggarkan Rp100 miliar," kata Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Nazir Foead, usai mengunjungi Danau Naga Sakti di Kampung Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (16/5/2017) kemarin.

Pada kesempatan itu, sekitar 20 anggota Inisiatif Lahan Gambut Global (Global Peatlands Initiatives-GPI) dari Kongo, Belanda, Italy, Inggris, Rumania dan Malaysia juga datang ke Siak bersama rombongan BRG RI didampingi Wakil Bupati Siak H Alfedri. Tampak juga Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Yulwiriati Moesa serta sejumlah pejabat Pemkab Siak lainnya.

Dikatakan Foead, anggaran Rp865 miliar untuk restorasi gambut tahun 2017 ini digunakan untuk memperbaiki lahan gambut sekitar 400.000 hektar lebih yang rusak akibat karlahut.

"Target restorasi gambut untuk tahun ini, selain Provinsi Riau, juga Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan Papua," ujarnya.

Deputi II BRG RI Alue Dohong menambahkan, selain membangun kanal blocking dan embung, anggaran sebesar itu juga digunakan untuk membangun sumur bor disejumlah desa di Riau, khususnya yang berada di sekitar lahan gambut.

"Awalnya untuk Riau 7 kabupaten/kota target kita, tapi Kampar akhirnya juga masuk karena ada program yang sudah kita laksanakan di Rimbo Panjang yang ditinjau Pak Presiden beberapa waktu lalu," jelas Alue.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, lanjutnya, maka lembaga non struktural yang langsung dipertanggung jawabkan ke presiden itu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut.

"Target kita 30 persen 2016, 20 persen tahun 2017, 2018 dan 2019. Ditambah 10 persen tahun 2020 dari total 2.492.527 hektar lahan gambut yang harus direstorasi dalam lima tahun kedepan," tambahnya.

Dia menekankan juga kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar lebih memfokuskan untuk membantu masyarakat guna mengantisipasi terjadinya karhutla.

"Sesuai arahan Pak Presiden, bagi perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan maka izinya akan dicabut. Kita harap CSR perusahaan bisa dibangun kanal blocking di lahan mereka dan masyarakat sekitar guna mengantisipasi karlahut," jelasnya.

Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Yulwiriati Moesa mengatakan, dana sebesar Rp100 miliar untuk restorasi gambut di delapan kabupaten/kota di Riau tahun 2017 ini langsung dilaksanakan BRG. Sejauh ini, kegiatan yang dilakukan BRG masih sebatas sosialisasi.

"Dana restorasi gambut itu langsung dikelola BRG, bukan kita yang mengelola. Kegiatan BRG masih sosialisasi seperti ke Siak kemaren dan beberapa waktu lalu juga ke Meranti. Kalau kegiatan fisik seperti membangun kanal blocking, embung dan sumur bor sampai saat ini setahu saya belum ada," imbuhnya.(r12/gr)