Riau12.com-PEKANBARU-Hingga saat ini  4 Kabupaten di Provinsi Riau belum menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dievaluasi. Mereka terancam tidak mendapat dana intensif dari pusat sebesar Rp 25 miliar.
 
Penegasan demikian disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, ‎Masperi kepada wartawan, Rabu (25/01) saat ditanya sanksi bagi Kabupaten yang belum menyerahkan APBD 2017.
 
"Kalau dari Pemprov Riau tidak ada. Tapi kalau dari Pusat lambat pengesahan APBD, maka tidak mendapat intensif sebesar Rp 25 miliar," tegas mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini.
 
Diketahui, keempat Kabupaten yang belum menyerahkan pengesahan APBD 2017 yakni Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar dan Kuantan Sengingi. Sedangkan satu Kabupaten yang baru menyerahkan pada Rabu (25/01) ini yaitu Indragiri Hulu.
 
Sementara itu, ‎Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indrawati Nasution mengatakan, Pemprov Riau telah menyerahkan evaluasi APBD 2017 untuk 7 Kabupaten dan Kota. Sedangkan 4 Kabupaten lagi sama sekali belum menyerahkan APBD 2017.

Sementara itu, untuk Kabupaten/Kota yang telah menerima hasil evaluasi yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu, dia mengimbau kepada 4 Kabupaten yang belum menyerahkan APBD agar segera menyerahkannya. Jangan sampai hanya karena keterlambatan dievaluasi, lambat juga penyerapan APBD.

"Yah sebaiknya dipercepat, agar APBD Kabupaten dan Kota juga cepat dijalankan untuk pembangunan daerah dan sebagainya," harapnya.‎ (r12/drn)