"Tak tahu kerjanya bagaimana, tapi bagaimana pun harus dilakukan langkah-langkah. Terlalu besar (masalah) BUMD itu. Jadi ini harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Kalau yang lain, kita sudah step by step kita selelesaikan," kata Hijazi, Senin (21/11/16).

Ia menjelaskan, prihal perusahaan berplat merah milik daerah tersebut. Diantaranya soal PT Riau Airlines berstatus mati suri.

"Itu (sebenarnya) sudah mati betul tu. Karena dulu tak dimatikan. Mestinya dulu dimatikan (difailedkan)," ungkap Hijazi.

Menurutnya, karena statusnya tak difailedkan, sedikit banyak menjadi beban pikiran, mau diapakah BUMD yang pada awalnya sempat menjadi kebanggaan karena mampu memberikan deviden kepada daerah. Tapi sebagian besar pengoperasiannya, PT Riau Lines justru menjadi beban. Tak hanya itu, beberapa BUMD lainnya yang masih 'menyusu' meski usia pengoperasiannya sudah lama berjalan tetap jadi persoalan dari tahun ke tahun. Sebut saja PT Riau Petroleum.

Sekdaprov sendiri mengaku secara regulasi tak bisa mengintervensi, meski Pemprov Riau berstatus pemegang saham terbesar dari seluruh BUMD yang ada. Hal itu, karena BUMD memiliki ragulasi sendiri sebagai Perusahaan Terbatas (PT).

"Ini memang butuh penanganan. Makanya diharapkan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru nanti kita butuh satu bidang yang menangani BUMD ini.(r12/rt)