Hal ini bertentangan dengan berkomitmen bersama antara DPRD dengan Dispenda dalam hal optimalisasi pungutan dan retribusi pajak, guna mendongkrak PAD.

Ketua komisi C DPRD Riau Aherson mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu data dari instansi terkait tentang tunggakan-tunggakan pajak, baik pajak kendaraan, pajak air bawah tanah dan retribusi penempatan atm di beberapa titik di kantor-kantor pemerintahan.

" Semua penunggak, tidak hanya pajak kendraan bermotor tapi termasuk pajak air permukaan dan retribusi atm yang ditempatkan dibeberapa titik kabarnya menunggak pembayaran pajak dan restribusinya," ujarnya

Khusus tunggakan pajak mobil dinas yang menjadi sorotan masyarakat, Komisi C menekankan agar Dispenda Riau segera menginventarisnya untuk dilakukan penagihan.

" Inventarisir mobilnya, siapa pengguna atau pemilik mobdin tersebut. Setelah datanya lengkap nanti akan kita tindaklanjuti. Ini kan contoh yang tidak baik oleh Pemprov Riau. Sebab akibat tunggakan itu Riau kehilangan PAD Rp1 milyar psetiap  tahun," ungkapnya.

Politisi Demokrrat Riau ini berharap dengan digenjotnya pemasukan daerah dari sektor pajak dan restribusi tersebut, akan menutupi kekurangan kas daerah karna pemotongan DBH migas yang sedang terjadi saat ini.

"Banyak pendapatan yang harus kita kejar, karna bnyak yang belum kita serap dengan maksimal, untuk itu perlu sinergiritas dari berbagai pihak agar penambahan pemasukan daerah ini dapat meningkat," tutupnya.(r12/drn)