"Kami menerima aduan dari beberapa anggota yang menjadi rekanan pemkab bahwa proses pencairan agak terhambat karena sistem keuangan di DPPKAD sedang error. Kami harap DPPKAD bisa segera memperbaikinya karena pembayaran utang pengerjaan proyek tahun 2015 lalu sudah menjadi komitmen bupati," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Hipsindo) Kepulauan Meranti, Mulyono di Selatpanjang, (4/3/2016).

Mulyono menambahkan, semakin lama proses pencairan akan merugikan rekanan. Pasalnya, banyak rekanan yang terpaksa mengajukan kredit bank untuk menalangi kegiatan yang sudah dikerjakan.

"Jadi, semakin lama pembayaran, akan semakin lama pula rekanan menanggung bunga kredit," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, mengakui sistem keuangan mengalami masalah. 

"Memang ada sedikit masalah namun kami sedang memperbaikinya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah bagus lagi. Kita harap rekanan bersabar," pungkasnya.(r12/hr)