Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (Bapemasbangdes) Riau, Sudarman kepada wartawan. Dijelaskan Sudarman,dari 1.592 desa yang ada di Riau, 70 persen diantaranya sudah mampu mandiri dalam mengelola dana desa.

Hanya saja, besarnya anggaran desa saat ini yang mencapai Rp500 juta dari APBD Riau, membuat penggunaan dana desa rawan terjadi penyimpangan.

"Pengelolaan dana desa ini sangat rawan. Tahun lalu kita melatih 1.000an aparat desa. Mereka kita latih memahami tentang tugas penyelenggaraan pemerintah dan mengelola dana desa. Tahun ini kita dapat bantuan dari kemendagri Rp15 milyar untuk pelatihan aparat desa ini,"ujarnya, Selasa (12/1/2016).

Menurut Sudarman lagi, tak hanya dari APBD Riau, ribuan desa di Riau ini juga mendapat bantuan berupa Anggaran Dana Desa (ADD)dari APBD Kabupaten.

"Anggaran yang dikelola itu sangat besar. Kalau aparat desa tidak dibekali kemampuan dalam mengelola itu, bisa berbahaya. Makanya Kemendagri itu getol menyelenggarakan pelatihan ini. Jadi nanti yang dilatih itu selain Kepala Desa, Sekretaris dan Kasi Pemerintahannya juga dilatih," tandasnya.

Selain sistem pengelolaan keuangan desa, aparat desa juga bakal dibekali pengetahuan dalam membuat Peraturan Desa (Perdes)." Ini juga kita bekali, supaya aturan desa itu tidak berbenturan dengan undang-undang," cetusnya.(r12/hr)