"Ada 15 pangkalan yang kita berikan sanksi. Itu data dari kita saja, belum lagi yang juga disanksi Pertamina. Jumlahnya di atas 20 pangkalan," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Sabtu (2/1/2015).

Lanjutnya, sanksi yang diberikan cukup beragam, mulai dari skorsing penyuplaian gas bersubsidi sampai Pemutusan Hubungan Perindustrian (PHP). Kalau berupa teguran, kata dia, sudah sering dilakukan.

"Sanksi berat itu kita kenakan karena mereka sudah kena tegur tetapi masih melakukan kecurangan dalam penjualan elpiji 3 kg," sebutnya.

Pangkalan yang banyak kena sanksi berada di Kecamatan Tenayan Raya. Sisanya berada di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai.

 "Kalau di Tenayan mungkin karena dekat dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE)," ujarnya.

Lebih lanjut disebutkan, saat ini jumlah pangkalan yang sudah diverifikasi Disperindag Pekanbaru sebanyak 657 pangkalan. Sedangkan HET elpiji 3 kilogram untuk tiap tabungnya sesuai dengan surat Walikota Pekanbaru ditetapkan Rp18 ribu per tabung, atau naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp16 ribu per tabung.

Mengenai pengecer yang dengan mudah dijumpai, Irba menyebutkan pihaknya tidak bisa melakukan tindakan. Sebab, pengecer tidak termasuk di dalam pengawasan Disperindag yang hanya dari SPBE, agen, dan terakhir pangkalan atau sub penyalur.

"Kalau kita mau sanksi pengecer apanya yang akan kita sanksi. Makanya yang kita kejar itu yang menyalurkannya, supaya tidak ada lagi penyimpangan distribusi ke pegecer atau ke kedai-kedai yang menjual di atas HET," tutupnya.(r12/hr)