"Pak bupati kemarin, sudah menyampaikan ke media massa. Mengacu pada APBD Pelalawan tahun 2016, untuk membiayai empat ribu lebih pegawai honorer menyedot anggaran Rp 150 milyar," terang Tengku Mukhlis, Selasa (29/12/15).

Menurut bupati kata Mukhlis anggaran sebanyak itu, tentu dianggap sebuah pemborosan. 

"Makanya, kita meneruskan keluhan pak bupati ini kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Pelalawan, untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai honorer ini," jelas Mukhlis.

Setidaknya, kata Mukhlis ada beberap item evaluasi terhadap pegawai honorer ini. Pertama adalah melakukan evaluasi, tanggung jawab kerja atau loyalitas terhadap beban kerja. Selanjutnya, adalah absensi yang bersangkutan selama dia menjadi pegawai honorer.

"Barangkali beberapa item yang sudah siapkan, akan menjadi pertimbangan pak bupati apakah, melakukan perpanjangan kerja atau lanjut," tukas dia.

Yang pasti tambahnya, kebijakan pak bupati tersebut adalah untuk mengurangi beban APBD yang dinilai sebagai bentuk pemborosan. "Intinya itu saja, untuk mengurangi beban APBD," tandasnya.(r12/rt)