Diantaranya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Hingga jelang akhir tahun 2015, ke tiga Kabupaten/Kota tersebut belum juga merivisi kembali UMK yang tidak sesuai dengan PP tersebut.

"UMK tersebut diajukan untuk dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub) 2016. Dan Pergub itu hanya satu untuk 12 Kabupaten/Kota. Saat ini kita masih menunggu revisi ketiga daerah itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasidin, Senin (28/12/2015).

Oleh karena itu, Rasidin meminta kepada tiga Kabupaten/Kota itu untuk segera melakukan harmonisasi, karena sesuai PP, besaran UMK itu maksimal 11,5 persen dari UMP. Sedangkan UMK yang diajukan ketiga daerah itu melebihi ketentuan tersebut.

"Jadi sebelum 1 Januari target kita Pergub itu sudah dikeluarkan. Karena harus ada waktu sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat tentang besaran UMK itu. Karena UMK 2016 berlaku pada Januari 2016," kata Rasidin.(r12/hr)