Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Menurutnya belum dianggarkanya pelunasan hutang tersebut bukan tidak konsisten atau komitnya pemerintah Riau. Namun, tidak adanya anggaran pembayaran hutang Stadion Utama Riau adalah karena pihak DPRD belum menemukan adanya alasan yang kuat untuk pembayaran.

Kemudian ia juga menegaskan, sebelum pembayaran hutang tersebut pihaknya meminta pengacara negara untuk mendampingi mereka dalam memberikan sudut pandang dasar hukum.

"Kami mempunyai hak untuk menggunakan pengacara negara untuk melakukan konsultasi dengan mereka. Kalau kata mereka bisa dimasukkan baru dimasukkan. Tapi yang jelas pada APBD murni 2016 ini tidak dimasukkan," jelasnya.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan anggaran untuk pembayaran hutang tersebut dianggarkan pada APBD Perubahan 2016. Politisi Demokrat tersebut mengatakan hal itu nanti tergantung dari hasil konsultasi dengan penasehat hukum. Kemudian nantinya pihak penasehat hukum akan memberikan rekomendasi kepada DPRD Riau.

"Jika nantinya penasehat hukum mengatakan dapat dibayar, maka akan dibayarkan. Atau harus dibayar dengan catatan ini itu harus dipenuhi terpenuhi dulu akan kami ikuti arahan itu. Karena mereka yang lebih mengetahui tentang hukum," jelasnya.

Seperti diketahui stadion megah yang digunakan untuk pembukaan dan Penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 18 tahun 2012 lalu memang diharapkan bisa segera digunakan untuk menggaet ivent-ivent tingkat nasional maupun internasional.(r12/hr)