Riau12.com-PEKANBARU – Ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai ketahanan fiskal Provinsi Riau masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau terlihat tinggi, mayoritas pertumbuhannya berasal dari dividen besar yang tidak terduga, bukan dari basis yang stabil dan berkelanjutan.

"Walaupun PAD kita tebal, tapi mayoritas itu tumbuhnya dari 'untung besar' dividen yang tidak terduga. Ini namanya penerimaan insidentil, bukan berkelanjutan, bukan dari basis yang stabil dan terprediksi dari awal," ujar Dahlan kepada GoRiau, Senin (8/12/2025).

Dahlan memaparkan, porsi PAD Riau pada 2020 hanya 38,66 persen, sedangkan sisanya 61,31 persen bergantung pada kucuran dana dari Pusat. Pada 2023, PAD Riau menembus 58,86 persen, melebihi dana transfer dari Pusat, dengan pertumbuhan rata-rata 13,78 persen per tahun. Lonjakan ini sebagian besar berasal dari Pajak Daerah yang terus naik dan dividen hasil pengelolaan kekayaan daerah, termasuk bagi hasil Blok Rokan yang kini dikelola langsung oleh Riau.

Sayangnya, Dana Transfer dari Pusat justru menurun rata-rata -5,84 persen per tahun. Khusus Dana Bagi Hasil (DBH) migas juga menyusut -6,16 persen karena produksi minyak menurun dan harga yang volatil. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk infrastruktur strategis anjlok hingga -35,44 persen. "Begitulah dilema fiskal Riau. PAD kita sudah jago, tapi buat belanja modal besar, dana bantalan dari Pusat sudah hampir habis," ujar Dahlan.

Dahlan menekankan, meski lonjakan dividen menolong APBD Riau dari krisis, sumber pendapatan ini sangat volatile. "Kalau minyak anjlok lagi, pendapatan Riau bisa langsung drop. Ini namanya penerimaan insidentil, bukan berkelanjutan. Retribusi Daerah yang seharusnya mencerminkan perbaikan pelayanan publik pertumbuhannya cuma 9,23 persen, agak lambat," jelasnya.

Ekonom senior itu mengingatkan pemerintah Riau untuk tidak terlena dengan dividen. Riau harus memastikan pertumbuhan PAD berasal dari basis yang stabil dan terprediksi, seperti pajak daerah dan retribusi dari sektor jasa yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi non-migas.

Dahlan menambahkan, surplus PAD sebaiknya difokuskan untuk belanja modal produktif, khususnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan CPO, logistik, dan investasi, seperti jalan, pelabuhan, dan energi. "Ini kuncinya supaya pertumbuhan ekonomi Riau tetap gaspol dan berkelanjutan," tutupnya.

Dengan strategi yang tepat, proporsi PAD Riau diproyeksikan mencapai 63,44 persen pada 2026, namun Dahlan menekankan pentingnya memanfaatkan dana dengan cerdas agar kemandirian fiskal yang sudah diperjuangkan tidak sia-sia.