Riau12.com-PEKANBARU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2026 sebesar Rp8,321 triliun resmi memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah disetujui DPRD Riau dalam Rapat Paripurna pada Sabtu, 29 November 2025.

Tiga hari setelah pengesahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung mengirimkan draf APBD tersebut ke Kemendagri. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memastikan bahwa dokumen telah diterima dan kini menunggu proses penelaahan lanjutan dari pemerintah pusat.

Syahrial menegaskan pentingnya percepatan pengiriman dokumen agar seluruh tahapan pembahasan tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, koordinasi cepat menjadi kunci untuk menjaga ritme penyusunan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami menunggu penetapan jadwal evaluasi dari Kemendagri. Sesuai aturan, mereka memiliki waktu maksimal 14 hari kerja sejak dokumen diterima untuk melakukan evaluasi,” ujar Syahrial di Pekanbaru.

Pemprov Riau berharap jadwal evaluasi segera dikeluarkan, sehingga proses pengesahan final bisa dilakukan tanpa hambatan. Pengesahan akhir ini menjadi penentu agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mulai mengeksekusi kegiatan pada awal tahun anggaran.

Syahrial mengingatkan bahwa beberapa program membutuhkan persiapan lebih cepat, terutama kegiatan yang harus berjalan tanpa jeda di awal tahun. Ia mencontohkan kebutuhan lelang dini untuk berbagai proyek serta layanan publik yang tidak boleh terhenti, seperti penyediaan makan dan minum di rumah sakit serta operasional sekolah berasrama.

“Januari itu harus start. Karena itu, evaluasi ini penting supaya tidak ada hambatan di awal tahun,” tegasnya.

Dengan masuknya APBD Riau 2026 ke tahap evaluasi pusat, Pemprov optimistis seluruh proses dapat rampung tepat waktu sehingga pembangunan dan layanan publik dapat segera berjalan efektif pada awal 2026.