Riau12.com-PEKANBARU – Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Riau mulai melakukan langkah awal dalam pemetaan potensi pendapatan untuk mengatasi penurunan signifikan pada APBD dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah pertama dilakukan dengan menghimpun masukan dari para rektor dan akademisi perguruan tinggi di Riau. Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, menyebut bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan melakukan kajian ilmiah demi menemukan ruang baru peningkatan pendapatan daerah.

"Kami sudah mulai berkomunikasi dengan perguruan tinggi. Semua dilakukan berbasis data dan kajian ilmiah untuk mengejar potensi PAD yang masih bisa digali," ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Abdullah menjelaskan bahwa kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan kalangan akademisi. Ke depan, pansus juga akan memperluas koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah di luar Pemprov Riau untuk memperluas sumber informasi serta memperdalam pemetaan potensi pendapatan.

"Masih banyak peluang yang bisa digarap, tetapi selama ini belum maksimal. Pansus ini kami bentuk agar potensi itu benar-benar bisa dikejar," tegasnya.

Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau resmi dibentuk dengan mandat mengembalikan struktur APBD ke angka ideal. Riau sebelumnya pernah mencapai APBD di atas Rp11 triliun, namun kini nilai tersebut merosot signifikan, diperkirakan hanya mencapai kisaran Rp8,3 triliun pada RAPBD 2026.

Pansus yang terdiri dari 14 anggota ini diberi tugas memetakan berbagai sumber PAD, mulai dari pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah. Abdullah optimistis target pemulihan dapat tercapai.

"Target optimistis kita dua digit, sementara target realistis berada di atas Rp9 triliun," jelasnya.

Abdullah menekankan bahwa upaya peningkatan PAD tidak akan membebani masyarakat dengan penambahan pajak atau retribusi baru. Fokus utama pansus adalah menggali potensi yang tersedia namun belum tergarap maksimal, termasuk optimalisasi kinerja BUMD, pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi, hingga peluang dana bagi hasil dari komoditas unggulan daerah.

"Potensi sawit sangat besar, termasuk produk turunannya yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD baru. Begitu juga energi terbarukan selain migas, serta pajak air permukaan dan bahan bakar," ungkapnya.

Pansus menargetkan waktu kerja enam bulan untuk menyelesaikan kajian dan verifikasi lapangan. Abdullah meyakini bahwa upaya ini dapat mengembalikan kondisi fisikal APBD Riau ke posisi ideal.

"Harapan kita PAD kembali normal. Jika memungkinkan, bisa kita dorong hingga Rp11 triliun. Relatif bisa, menurut saya," tutupnya.