Riau12.com-PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau menemukan adanya potensi pendapatan besar dari penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun terhambat oleh rumitnya birokrasi.

Ketua Pansus DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun akademisi terkait persoalan pembayaran PKB. Hal ini menjadi fokus utama mengingat kondisi keuangan daerah yang membutuhkan inovasi pendapatan.

"Beberapa hari ini kami menjalankan tugas dan telah melakukan rapat Pansus. Kami menerima banyak masukan dari masyarakat Provinsi Riau terkait persoalan pajak kendaraan bermotor," ujar Abdullah, Selasa (2/12/2025).

Abdullah menjelaskan bahwa Pemprov Riau menghadapi tekanan anggaran akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Situasi ini menekankan pentingnya kemandirian fiskal agar Riau tidak terus bergantung pada dana pusat.

Data Bappeda menunjukkan sekitar 1,5 juta kendaraan di Riau masih menunggak pajak. Jika persoalan birokrasi dapat diselesaikan, potensi pendapatan yang dapat diraih diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Abdullah menyoroti keluhan masyarakat terkait layanan pajak yang tidak efisien. Seorang rektor universitas di Riau menekankan bahwa di era digital saat ini, proses pengurusan pajak kendaraan seharusnya tidak lagi manual dan berbelit-belit.

Kendala yang sering muncul di lapangan antara lain alamat pemilik yang tidak sesuai data STNK/BPKB, kendaraan belum dibaliknamakan setelah berpindah tangan, hingga persyaratan administrasi yang dinilai terlalu banyak.

"Masukan seperti ini sangat banyak kami terima dari berbagai daerah di Riau. Karena itu, kemudahan pembayaran pajak harus menjadi perhatian serius, termasuk usulan digitalisasi penuh agar proses semakin cepat, sederhana, dan dapat dilakukan di mana saja," ujar Abdullah.