Riau12.com-Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan sejumlah akademisi dari Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Riau (UNRI), dan Universitas Lancang Kuning (UNILAK) di Gedung DPRD Riau, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini membahas kondisi perekonomian daerah yang dinilai belum optimal serta persoalan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa banyak kebijakan pemerintah selama ini belum berbasis data yang optimal. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan dalam penyusunan kebijakan daerah dan mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran.

Rektor UNILAK, Junaidi, menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Ia menekankan bahwa penyederhanaan proses pembayaran pajak dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemasukan daerah.

“Misalnya bagaimana peningkatan pemasukan PAD dari sektor pajak dan distribusi. Kita usulkan penyederhanaan proses supaya masyarakat diberi kemudahan untuk membayar pajak,” ujar Junaidi.

Selain itu, Junaidi menegaskan bahwa tata kelola APBD saat ini belum berjalan efektif sehingga perlu langkah cepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Para akademisi menilai kinerja pengelolaan anggaran masih belum optimal, yang berdampak pada rendahnya serapan dan pendapatan daerah. Salah satu opsi yang muncul untuk menyeimbangkan anggaran adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita setuju dilakukan penghematan dengan pemotongan TPP ASN karena pendapatan menurun untuk tahun depan, sehingga pengeluaran juga harus dikurangi,” tambah Junaidi.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua Komisi III Edi Basri menegaskan bahwa pemotongan anggaran sebenarnya sudah dilakukan di berbagai sektor.

“Akademisi bilang jangan TPP saja yang ditekan, yang lain juga harus diperas. Tapi kan semua anggaran sudah ditekan, tinggal TPP saja lagi yang bisa dilakukan,” ujar Edi Basri.

Rapat dengar pendapat ini menjadi salah satu upaya Komisi III DPRD Riau untuk mencari solusi meningkatkan efisiensi anggaran dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah demi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Riau.