Riau12.com-PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyoroti pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemprov Riau sebesar 30 persen untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025.

Edi menjelaskan, kebijakan ini merupakan konsekuensi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bekerja dengan maksimal. Menurutnya, langkah ini juga menjadi bentuk koreksi Plt Gubernur Riau terhadap jajaran OPD.

“Kebijakan ini adalah bentuk evaluasi dan koreksi ke dalam agar semua pihak bertanggung jawab terhadap tidak tercapainya proyeksi APBD 2025. Ketika terjadi kekurangan anggaran, maka kebijakan yang diambil harus dilakukan baik ke dalam maupun ke luar,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu, Senin (24/11/2025).

Selain menyoroti OPD, Edi Basri juga menekankan perlunya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai target dividen BUMD pada 2026 masih stagnan dan belum dapat diandalkan untuk menambah PAD Provinsi Riau.

“Kami sudah rapat dengan BUMD, dan kami menilai bahwa target dividen BUMD di tahun 2026 masih stagnan dan belum bisa diandalkan untuk menambah PAD,” pungkasnya.