Riau12.com-PEKANBARU – Pemerintah pusat mendorong penguatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri di Provinsi Riau melalui penerapan prinsip komunikasi BEJO’S, yakni Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital dan Implementasi Kebijakan Media BEJO’S yang digelar Kemenko Polkam di Pekanbaru, Rabu (20/11/2025).

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Gubernur Riau, Jenri Salmon Ginting, hadir mewakili Plt Gubernur SF Hariyanto yang sedang bertugas di Jakarta. Ia menekankan pentingnya keseragaman pemahaman aparatur negara dalam melihat, merespons, dan mengelola informasi digital.

“Satu informasi yang keliru saja dapat memicu kericuhan dan melemahkan kepercayaan publik,” ujar Jenri.

Menurut Jenri, Riau tergolong rentan terhadap distorsi informasi. Indeks literasi digital provinsi ini masih berada di angka 3,3, di bawah rata-rata nasional 3,54. Cakupan 4G baru mencapai 81,83 persen, sementara sekitar 1.300 desa dan kelurahan masih menghadapi sinyal lemah atau blankspot. Karena itu, peningkatan literasi digital aparatur negara menjadi hal yang mendesak. Pemprov Riau menargetkan indeks transformasi digital pada pilar pemerintahan mencapai 55,70 pada 2029.

Jenri menekankan tiga hal penting: aparatur negara harus menjadi standar literasi digital yang berani mengoreksi dan meredam narasi keliru; membangun komunikasi dan deteksi dini isu secara cepat dan lintas instansi; serta menerapkan prinsip BEJO’S sebagai etika komunikasi pemerintah untuk menjaga kredibilitas publik.

“Semua ini hanya terwujud jika ASN, TNI, dan Polri bergerak sebagai satu kesatuan,” kata Jenri.

Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Alpen, yang menyampaikan sambutan Deputi Marsekal Muda Eko D. Indarto, mengingatkan bahwa aparatur negara memegang peran strategis dalam membangun persepsi masyarakat di ruang digital.

“Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial membentuk persepsi publik. ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan,” ujarnya.

Alpen menyoroti berbagai konten negatif yang beredar di ruang digital Indonesia, mulai dari konten pornografi, judi online, hingga kasus perundungan digital terhadap anak-anak. Dalam setahun terakhir tercatat 3,2 juta konten negatif, lebih dari 233 ribu konten pornografi, dan 7,39 juta konten perjudian. Dalam empat tahun terakhir, lebih dari lima juta kasus pornografi anak terjadi, termasuk 80 ribu anak di bawah 10 tahun yang terpapar judi online. Sebanyak 48 persen anak Indonesia juga pernah mengalami perundungan digital.

Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintah Kemenkomdigi, Bambang Tri Santoso, menambahkan bahwa penyebaran hoaks menjadi salah satu faktor kerapuhan ruang digital. Hoaks kerap muncul akibat desain laman yang membingungkan, sumber informasi tidak kredibel, opini yang dibungkus seolah fakta, hingga manipulasi konten asli.

Bambang memaparkan delapan ciri mudah menandai hoaks, termasuk pemilihan kata provokatif, penggunaan huruf kapital sembarangan, domain situs yang meragukan, hingga ketidakjelasan waktu publikasi. Kemenkomdigi mendorong etika bermedia, budaya digital yang sehat, serta kemampuan cek fakta sebagai langkah membentengi diri dari disinformasi.

Rapat koordinasi ini menjadi ajang konsolidasi lintas lembaga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi keamanan untuk memperkuat ketahanan informasi nasional. Melalui pedoman berbasis prinsip BEJO’S, aparatur negara diharapkan mampu merespons hoaks dan narasi negatif secara cepat, sekaligus menjadi agen penyebar informasi positif dan narasi kebangsaan.

Kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, dan Organisasi Perangkat Daerah ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam membangun ruang digital yang lebih aman, sehat, dan mencerdaskan.