Riau12.com-PEKANBARU – Komisi II DPRD Riau menegaskan akan mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian Provinsi Riau menyusul tingginya inflasi daerah yang dipicu oleh harga beras dan cabai. Meski pertumbuhan ekonomi Riau tercatat mencapai 4,92 persen, lonjakan harga dua komoditas tersebut dinilai telah memberi tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat, mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Murni 2025 untuk pengembangan 200 hektare lahan cabai. Namun program tersebut tidak terlaksana akibat defisit anggaran yang terjadi pada tahun berjalan.

“Cabai kemarin pada APBD Murni 2025 ada anggarannya 200 hektare untuk Riau, tapi lagi-lagi kita defisit, tidak terlaksana,” ujar Adam.

Kondisi ini membuat Riau masih sangat bergantung pada pasokan cabai dari daerah lain, terutama Sumatera Barat. Adam menyebut hal tersebut menunjukkan menurunnya kinerja Dinas Pertanian karena program yang direncanakan tidak memberikan dampak nyata di lapangan.

“Kita lihat programnya ada, tapi di lapangan tidak terlihat hasilnya,” tambah Adam.

Ia juga menyoroti lemahnya pendampingan kepada petani sehingga komoditas hortikultura dan sayur-mayur tidak berkembang optimal. Selain itu, bantuan pertanian yang seharusnya diterima kelompok tani disebut tidak pernah terealisasi, meski berbagai usulan telah disampaikan kepada DPRD.

Persoalan beras turut menjadi penyumbang inflasi. Adam menjelaskan bahwa sejumlah petani gagal panen akibat irigasi yang tidak berfungsi maksimal, terutama saat musim kemarau. Ia mencontohkan situasi di Rokan Hulu, di mana beberapa bendungan mengalami pendangkalan sehingga air tidak tersalurkan dengan baik ke area persawahan.

Bahkan, menurutnya, ada bendungan yang berubah fungsi menjadi tempat wisata dan lokasi penumpukan sampah, sehingga menghambat suplai air dan memperparah kondisi pertanian padi di daerah tersebut.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Komisi II memastikan akan meminta penjelasan Dinas Pertanian dan melakukan evaluasi menyeluruh agar program ketahanan pangan di Riau dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan laju inflasi.