Riau12.com-PEKANBARU – DPRD Riau resmi memulai rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026. Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi, menyampaikan bahwa dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 telah mulai dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Proses pembahasan APBD ini akan berlangsung hingga disepakatinya nota kesepahaman dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Sudah mulai dibahas rancangan belanja, ini akan terus berlanjut nanti. Semoga dalam tiga atau empat hari lagi sudah penandatanganan nota kesepakatan," ujar Ahmad Tarmidzi, Selasa (18/11/2025).

Ia mengatakan sejauh ini pembahasan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Namun ia menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja sesuai mandat pemerintah pusat menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, dalam penyusunan APBD 2026 terdapat penurunan signifikan pada pendapatan daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Data sementara menunjukkan adanya pengurangan sekitar Rp1,2 triliun lebih.

Hal ini menyebabkan proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya berkisar Rp9,4 triliun kini turun menjadi sekitar Rp8,2 triliun. Penurunan tersebut berdampak langsung pada total kisaran APBD Riau 2026 yang juga berkurang dari tahun sebelumnya.

"Berkurangnya TKD dari pusat, dari angka Rp9,4 triliun turun menjadi Rp8,2 triliun. Jadi harus lebih efisien lagi terkait pendapatan dan belanja daerah," jelasnya.

DPRD Riau dan pemerintah provinsi masih terus melakukan penajaman terhadap berbagai pos belanja prioritas untuk memastikan APBD 2026 tetap efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, meski dalam kondisi fiskal yang menurun.