Riau12.com-PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menilai pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 30 persen oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah langkah yang sah jika bertujuan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Menurut Ahmad Tarmizi, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan keuangan agar tidak terjadi defisit yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kalau memang penyesuaian ini diperlukan demi kesehatan keuangan daerah, ya tidak masalah. Daripada memaksakan TPP besar tapi anggaran tidak mencukupi,” kata Ahmad Tarmizi, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa langkah pemotongan TPP terpaksa diambil karena kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil. Ia berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memahami situasi tersebut.

“Sekarang keuangan daerah sedang sulit, jadi kita semua harus ikut berhemat, termasuk saya. Kalau nanti kondisi sudah kembali normal, TPP akan kita naikkan lagi,” ujar SF Hariyanto.

Kebijakan pemotongan TPP ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali setelah kondisi keuangan daerah membaik. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kesehatan keuangan Pemprov Riau tanpa mengganggu pelayanan publik.