Riau12.com-PEKANBARU – Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mencuat. Kebijakan ini tengah dipertimbangkan sebagai langkah penghematan di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga Rp1,1 triliun.

Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN. Banyak dari mereka mengandalkan TPP untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar gaji pokok.

“Kalau bisa jangan dipotonglah, karena TPP itu yang kami tunggu-tunggu. Itu kami gunakan untuk biaya anak sekolah dan kuliah. Kalau gaji, habis untuk kebutuhan harian saja,” ujar Maulana, ASN di lingkungan Setdaprov Riau, Rabu (12/11/2025).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pemotongan TPP. Menurutnya, pembahasan masih berlangsung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun.

“Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN. Prinsipnya, kami berupaya agar TPP tidak dipotong, karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai dan perekonomian daerah,” kata Syahrial.

Namun, ia tidak menampik bahwa pemotongan bisa menjadi opsi terakhir jika kondisi defisit tidak tertutupi. “Terkait besaran pemotongan masih dinamis, tergantung proyeksi pendapatan ke depan seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah saat ini juga tengah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan. Syahrial berharap, jika target pendapatan dapat tercapai, maka pemotongan TPP bisa dibatalkan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah mengisyaratkan adanya kemungkinan pengurangan TPP bagi ASN. Ia menyebut kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk membayarkan TPP secara penuh.

“Untuk TPP, karena pendapatan kurang, saya minta maaf kepada ASN dan istri-istrinya, terpaksa dipotong pendapatannya,” ujar SF Hariyanto.

Meski begitu, SF Hariyanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. “Kalau pendapatan naik, tentu TPP-nya naik juga. Karena itu, saya minta kerja sama seluruh OPD untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Berdasarkan proyeksi keuangan Pemprov Riau, pendapatan APBD hingga akhir tahun 2025 diperkirakan menurun sekitar Rp1,1 triliun. Pemerintah pun harus melakukan penyesuaian, termasuk memangkas program non-prioritas dan meninjau ulang beban belanja pegawai.

“Iya, pendapatan kita diprediksi turun sampai Rp1,1 triliun. Makanya perlu dilakukan penyesuaian di semua lini,” ungkap SF Hariyanto.