Riau12.com-PEKANBARU – Salah satu komponen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2026 adalah dana dari Participating Interest (PI) blok Rokan. Dana ini menjadi sorotan publik, termasuk Gubernur Riau, karena potensi kontribusinya terhadap penerimaan daerah cukup besar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau bersama pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Senin (10/11/2025), terungkap bahwa kondisi keuangan perusahaan saat ini sebenarnya negatif. Namun laporan keuangan menampilkan posisi yang disesuaikan secara administratif agar tidak menunjukkan angka minus.

Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, MSi, menjelaskan bahwa adanya perubahan aturan bagi hasil migas membuat porsi pembagian antara pemerintah pusat dan daerah berubah signifikan. Dari sebelumnya 65 persen untuk daerah dan 35 persen untuk pusat, kini menjadi 84 persen untuk daerah dan 16 persen untuk pusat.

Perubahan ini menyebabkan keterlanjuran pembayaran PHR kepada pemerintah pusat pada 2025 mencapai sekitar 550 juta dolar AS atau lebih dari Rp8 triliun. Dana ini kini tercatat sebagai piutang daerah kepada pemerintah pusat dan diharapkan menjadi tambahan penerimaan APBD Riau 2026. Namun hanya sekitar 10 persen yang berpotensi menjadi pendapatan bersih, setelah dikurangi beban pembiayaan dan kekurangan pendanaan operasional PHR.

“Dari 10 persen dana PI tersebut, pembagiannya 50 persen untuk pemerintah provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/kota. Hingga saat ini, PHR masih menghitung nilai riil yang bisa diterima daerah,” jelas Edi Basri.

Politisi Gerindra ini menambahkan, minimnya penerimaan daerah bukan karena biaya operasional tinggi PHR, melainkan karena beban tambahan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika bagian pemerintah pusat diterima bersih tanpa pajak dan biaya operasional, berbeda dengan porsi 10 persen untuk daerah yang masih dibebani pajak dan biaya operasional.

Akibatnya, nilai riil yang diterima daerah menjadi sangat kecil. Komisi III DPRD Riau pun berencana melakukan audiensi dengan Komisi XI dan XII DPR RI untuk menyampaikan keprihatinan dan memperjuangkan agar porsi 10 persen PI untuk daerah juga bersih dari pajak dan biaya lainnya, sebagaimana diterima pemerintah pusat.

Dengan kondisi saat ini, meski Riau merupakan daerah penghasil migas, pendapatan bagi hasil daerah hanya sekitar Rp350 miliar, ditambah penerimaan PI sekitar Rp150–200 miliar. Jumlah ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan kontribusi besar Riau terhadap penerimaan nasional.

“Langkah komunikasi dan konsultasi ke pemerintah pusat diharapkan bisa memperbaiki sistem pembagian hasil agar lebih adil dan proporsional bagi daerah penghasil seperti Riau,” tutup Edi Basri.