Riau12.com-PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menyesuaikan atau menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul kondisi keuangan daerah yang tidak optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebutkan kebijakan ini terpaksa dilakukan karena pendapatan daerah hingga akhir tahun 2025 diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun. Penurunan tersebut mendorong Pemprov Riau mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap berbagai pos belanja, termasuk TPP ASN.

“Pendapatan kita diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian,” ujar SF Hariyanto.

Plt Gubernur Riau itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai dan keluarganya terkait pemotongan pendapatan ini.

“Untuk TPP karena pendapatan kurang, saya minta maaf kepada ASN beserta istri dan keluarganya. Terpaksa pendapatannya dipotong,” katanya.

Meski demikian, SF Hariyanto memastikan bahwa jika pendapatan daerah kembali normal, TPP ASN akan kembali mengalami kenaikan. Ia juga mengimbau kerja sama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemotongan TPP dapat dikurangi atau dikembalikan.

“Apabila pendapatan naik, wajib TPP akan naik kembali. Besaran kenaikannya akan dihitung bersama Sekda dan Asisten III,” jelasnya.

TPP sendiri merupakan tunjangan tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja. Besaran dan pemberian TPP ditentukan berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja, kedisiplinan, serta mempertimbangkan faktor lain seperti beban kerja, tempat tugas, dan kondisi kerja.

Langkah penyesuaian TPP ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Riau mengelola keuangan daerah dengan hati-hati, sambil tetap memastikan kesejahteraan pegawai dan kelancaran kinerja birokrasi di tengah kondisi pendapatan yang menurun.