Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyebutkan bahwa pemanggilan BKD dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap kinerja Inspektorat. Menurutnya, terjadinya demosi menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu dijelaskan secara transparan.

“Kami di Komisi III akan mengundang BKD untuk mengawasi kerja Inspektorat. Terjadi demosi artinya ada kegagalan dalam kinerja, tentu kami perlu tahu sebab dan prosesnya,” ujar Abdullah, Kamis (6/11).

Abdullah menjelaskan, terdapat kejanggalan antara hasil pembahasan anggaran dengan evaluasi nasional yang justru memberikan skor tinggi bagi Inspektorat Riau.

“Dalam pembahasan anggaran (Banggar), ada beberapa hal yang dinilai belum memenuhi ketentuan wajib. Namun, di sisi lain Inspektorat Riau justru memperoleh penilaian yang cukup tinggi secara nasional. Ini yang ingin kami klarifikasi,” tegasnya.

Selain membahas persoalan demosi, Komisi III DPRD Riau juga akan menyoroti evaluasi asesmen terhadap dinas-dinas yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

“Kita juga akan membahas dalam diskusi Senin mendatang mengenai asesmen kinerja dinas-dinas yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan kinerja aparatur berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” tutup Abdullah.