Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif dalam mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Mendagri menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi kunci sukses PSN, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa roda pemerintahan di Riau harus berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antaraparatur agar program pusat dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah.

“Pemerintahan harus tetap berjalan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita semua harus bersatu, bekerja sama, dan fokus membangun Riau,” ujar SF Hariyanto saat berdialog dengan insan pers di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa komitmen mendukung PSN telah menjadi bagian dari kebijakan utama Pemprov Riau. Beberapa program strategis nasional bahkan sudah berjalan dengan hasil nyata di lapangan.

Salah satu prioritas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat. Riau menindaklanjuti program ini dengan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 12 kabupaten/kota.

“Riau memiliki target lebih dari 670 SPPG. Sejak pembentukan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) pada 21 September lalu, sudah ada 326 SPPG yang dibangun dan sekitar 180 di antaranya sudah beroperasi,” jelas Syahrial.

Jangkauan layanan gizi juga terus diperluas hingga ke wilayah terpencil agar seluruh anak di Riau dapat merasakan manfaat program tersebut.

Selain sektor kesehatan, Pemprov Riau juga mengembangkan program Koperasi Merah Putih sebagai dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini mendorong kemandirian UMKM melalui sistem koperasi yang terintegrasi.

“Koperasi Merah Putih sudah kami launching beberapa waktu lalu. Kami juga telah berkoordinasi dengan pelaku UMKM dan menentukan lokasi pengembangannya. Ini bagian dari upaya mendukung PSN di bidang ekonomi,” ujar Syahrial.

Lebih lanjut, pemerintah kabupaten dan kota di Riau telah diarahkan untuk berkomitmen penuh menjalankan PSN di wilayah masing-masing. Pemprov terus menjaga komunikasi aktif dengan kementerian terkait agar setiap kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

“Pemerintah kabupaten/kota juga kami arahkan untuk terus berkoordinasi dengan pusat. Dengan sinergi lintas sektor, kami optimistis pelaksanaan PSN di Riau dapat berjalan optimal,” pungkasnya.