Usai menerima hasil evaluasi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung menggelar rapat kerja penyempurnaan dan finalisasi pada hari yang sama. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Achmad Tarmidzi, dan dihadiri sejumlah pejabat terkait.

Menurut Achmad Tarmidzi, rapat finalisasi membahas beberapa poin penting dari hasil evaluasi Kemendagri, terutama terkait kewajiban penganggaran atau mandatory spending yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat.

“Pembahasan dan finalisasi Perubahan APBD ini telah mencapai tahap akhir, ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kemendagri,” ujar Tarmidzi kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa hasil finalisasi tersebut menjadi tanda bahwa Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 siap dijalankan. “Pertemuan terakhir ini merupakan tahap final antara Tim TAPD dan Badan Anggaran DPRD Provinsi. Kami berharap APBD-P ini bisa segera dijalankan dan proses pencairannya dimulai pada Jumat, 31 Oktober 2025 mendatang,” katanya, dikutip dari MCRiau.

Tarmidzi juga menambahkan, Kemendagri memberikan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan Pemprov Riau. Salah satunya adalah kewajiban penganggaran belanja pegawai sesuai aturan mandatory spending yang akan mencapai 30 persen pada tahun 2027.

“Saat ini, Pemprov Riau dinilai sudah berada di atas batas minimal yang ditetapkan, namun evaluasi ini tetap menjadi pengingat agar belanja daerah tetap efisien dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Tarmidzi.

Dengan selesainya proses evaluasi dan finalisasi, Perubahan APBD Riau Tahun 2025 diharapkan dapat segera digunakan untuk mendukung program pembangunan daerah serta mempercepat realisasi kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.