Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa posisi strategis di sektor pengelolaan pendapatan daerah dipegang oleh orang-orang yang benar-benar kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Abdullah menilai, proses asesmen akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kondisi fiskal yang menuntut kemandirian daerah.

“Saya mengusulkan asesmen ini supaya pendapatan daerah bisa maksimal. Dengan kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus dikurangi, tentu tiang utama anggaran ada pada pendapatan,” ujar Abdullah, Rabu (22/10/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Siak–Pelalawan itu menilai, potensi PAD di Riau masih belum tergarap secara optimal. Karena itu, peningkatan kinerja di semua lini pendapatan harus menjadi fokus utama, mulai dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, hingga retribusi daerah lainnya.

“Untuk di Bapenda, kepala UPT ini menjadi tonggak penting pada tahun 2026. Karena itu saya usulkan kepada Gubernur agar jabatan kepala UPT dilakukan asesmen,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, jabatan kepala UPT bukan sekadar posisi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan penerimaan daerah berjalan efektif. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus memiliki kemampuan manajerial, pemahaman terhadap sistem perpajakan daerah, serta kemampuan membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan masyarakat.

“Kita harapkan mereka yang duduk di UPT ini adalah orang-orang yang punya visi dan misi membantu Pak Gubernur mencapai target pendapatan, terutama dengan kondisi TKD yang terus menurun,” tutupnya.