Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Proyek Strategis Nasional. Regulasi itu resmi ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Empat proyek tol yang masuk daftar PSN di Riau antara lain:

1. Tol Kampar–Pangkalan,

2. Tol Lingkar Pekanbaru–Dumai–Pekanbaru–Bangkinang,

3. Tol Pekanbaru–Rengat, dan

4. Tol Jambi–Rengat.

Keempat jalur baru tersebut akan memperluas jaringan tol yang telah ada sekaligus memperkuat konektivitas Riau dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Utara. Dengan terhubungnya ruas-ruas tol ini, waktu tempuh antardaerah diperkirakan akan berkurang hingga 40 persen, terutama bagi arus logistik dan sektor industri.

Anggota Komisi IV DPRD Riau sekaligus Ketua Fraksi PKB, Kasir, menyambut baik keberlanjutan proyek-proyek strategis tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan tol selama ini sudah terbukti membawa dampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Jalan tol ini sangat membantu mempercepat perjalanan sekaligus memperlancar distribusi barang. Jalur Pekanbaru–Dumai, misalnya, kini menjadi urat nadi utama bagi arus logistik dan mobilitas masyarakat,” ujar Kasir, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan tol membuat pelaku usaha semakin efisien dalam hal waktu dan biaya distribusi.

“Banyak pengusaha memanfaatkan akses tol untuk mempercepat pengiriman hasil produksi, terutama dari sektor perkebunan dan industri pengolahan,” tambahnya.

Selain itu, Kasir menilai kehadiran jalan tol turut meningkatkan daya tarik investasi daerah. “Investor kini lebih percaya diri menanamkan modal di Riau karena infrastruktur mendukung distribusi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah,” jelasnya.

Meski demikian, Kasir menyoroti masih terbatasnya pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemanfaatan infrastruktur tol. Ia berharap pemerintah bersama pengelola tol memberikan ruang lebih besar bagi UMKM lokal melalui pengelolaan rest area.

“UMKM lokal sebaiknya diberi kesempatan untuk berjualan atau membuka layanan di rest area agar mereka juga ikut merasakan manfaat pembangunan ini,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan UMKM di rest area tak hanya menjadi bentuk pemerataan ekonomi, tetapi juga bisa memperkenalkan produk khas Riau kepada para pengguna jalan dari berbagai daerah.

Kasir menegaskan, seluruh pihak  baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat  perlu mendukung penuh pelaksanaan PSN agar penyelesaiannya berjalan tepat waktu.

“Proyek-proyek ini sudah berjalan dan harus kita dukung bersama agar benar-benar memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” tegasnya.

Dengan tersambungnya jaringan tol lintas provinsi di Pulau Sumatera, Riau diharapkan menjadi salah satu simpul utama pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia. Selain mempercepat arus logistik, keberadaan tol juga diharapkan membuka peluang investasi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sepanjang koridor pembangunan tersebut.