Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan rendahnya pendapatan ini menjadi perhatian serius, terutama bila dibandingkan dengan provinsi lain. “Kalau dibandingkan dengan Kalimantan Timur yang sudah tembus Rp5,2 triliun, kita masih jauh tertinggal. Potensi PAD dari pajak BBM harus kita maksimalkan,” kata Edi, Rabu (15/10/2025).

Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi III DPRD Riau telah menggelar pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta data kuota BBM yang disalurkan ke Riau, baik solar maupun bensin. Data ini akan dicocokkan dengan laporan pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan apakah semua bahan bakar yang masuk benar-benar dijual di Riau atau terjadi kebocoran.

“Kalau dibandingkan dengan daerah lain, potensi PAD Riau bisa mencapai Rp3 triliun. Saat ini baru Rp900 miliar, ini harus segera ditindaklanjuti,” jelas Edi.

Edi menekankan, sebelum pengajuan APBD Murni 2026, pemerintah provinsi diharapkan sudah memiliki formulasi untuk menutupi potensi pemotongan transfer ke daerah (TKD). “Kalau tidak, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya tidak bisa terpenuhi,” pungkasnya.