Hal ini menyikapi adanya pemanggilan seluruh pejabat peserta seleksi eselon II oleh Irjen Kemendagri RI, Jumat (11/12/2015) di Pekanbaru.

Pemanggilan yang dipusatkan di Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau tersebut, untuk menelusuri pengaduan atau laporan adanya indikasi pelanggaran dalam proses seleksinya.

"Tidak ada masalah seluruh tahapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Andi Rachman kepada wartawan.

Ada pun tahapan menurut Andi yang sudah dianggap sesuai dengan prosedur tersebut yakni dengan berkonsultasi ke Kemenpan-RB mau pun Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu menurutnya, tahapan seleksi melalui Tim Pansel termasuk dengan melibatkan Polda Riau juga dilakukan dengan terbuka.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik dari Irjend Kemendagri memeriksa sejumlah pejabat mau pun non job di Balai Diklat BKPPD Provinsi Riau di Jalan Ronggowarsito, pekan lalu.

"Kami gak tahu juga materi pemeriksaan ini. Yang jelas tadi kami mendapat SMS pemberitahuan bahwa kita dipanggil oleh tim Irjen Kemendagri di Balai Diklat ini," ujar salah seorang pejabat yang minta namanya dirahasikan ini.

Sementara itu Nugroho salah seorang tim pemeriksa dari Irjend Kemendagri tidak menampik kedatangannya untuk memeriksa para mantan pejabat dan dokumen proses assesment/mutasi yang pertama kali dilakukan Pemprov Riau tahun ini. 

"Iya, kami disini akan meneliti dan melihat seperti apa mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu," ujarnya.

Namun, Nugroho belum bisa memberikan gambaran secara rinci proses pemeriksaan karena pihaknya belum melakukan klarifikasi kepada sejumlah pejabat. "Jadi kami belum bisa sampaikan secara jelas dulu ya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, 24 April lalu Plt Gubri melantik 61 pejabat tinggi pratama hasil assesment di gedung daerah Riau. Dari hasil assesment itu, sebanyak 21 orang yang sebelumnya merupakan pejabat eselon II dipastikan nonjob.(r12/hr)