Ia mengungkapkan, persoalan ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.

Menurut Edi Basri, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan karena Dinas Pendidikan Riau belum melengkapi berkas pengajuan pencairan.

“Uangnya sudah ada untuk membayar, tetapi dinasnya belum mengajukan. Tidak ada kendala sebenarnya, uang itu ada di APBD Perubahan, tetapi dinas belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ujar Edi, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan, jika Dinas Pendidikan segera melengkapi berkas yang diminta, maka proses pencairan gaji guru ASN dapat dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.

“Seharusnya dinas mempercepat proses itu. Karena uang kita ada dan tidak perlu terjadi keterlambatan ini,” tegasnya.

Edi juga meminta pemerintah provinsi melalui instansi terkait untuk lebih sigap dalam mengelola administrasi keuangan, agar hak-hak tenaga pendidik tidak kembali tertunda di masa mendatang.