Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Riau, Achmad Wardana, mengatakan pihaknya tengah mempercepat proses pengurusan sertifikat tersebut untuk seluruh dapur yang sudah beroperasi.

“Baru ada dua dapur yang telah memiliki SLHS. Namun kita tengah melakukan percepatan pengurusan sertifikat untuk semua dapur MBG,” ujar Wardana, Rabu (8/10/2025).

Wardana belum menjelaskan secara rinci dapur mana saja yang telah terverifikasi maupun yang belum bersertifikat. Namun ia menegaskan bahwa sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak untuk memastikan keamanan pangan dan kebersihan dapur MBG.

Isu kebersihan dan keamanan makanan di dapur MBG mendapat sorotan publik setelah munculnya beberapa kasus keracunan di sejumlah wilayah. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memiliki SLHS sebagai jaminan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.

Sementara itu, di Kota Pekanbaru, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) mencatat ada 27 dapur MBG yang beroperasi hingga 17 September 2025. Setiap dapur umum mampu menyiapkan sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi makanan bergizi setiap hari.

Untuk menyukseskan program MBG di Pekanbaru, dibutuhkan sedikitnya 200 dapur umum. Artinya, ketersediaan dan kelayakan dapur masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat.