Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, program MBG seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi, bukan justru menimbulkan masalah baru.

“Pemerintah kabupaten/kota, camat, dan lurah ikut andil dalam pemantauan terhadap dapur MBG. Kita juga berharap pihak provinsi dan kabupaten serius memantau program gizinya,” kata Androy, Jumat (3/10/2025).

Ia menjelaskan, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh satu instansi. Hal ini sejalan dengan tujuan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Kementerian Pertahanan RI, yang salah satunya bertugas memastikan komposisi dan standar makanan bantuan gizi agar tepat dan layak dikonsumsi.

“SPPI ini dibentuk untuk memastikan bagaimana komposisi MBG itu. Jadi kalau ada informasi seperti ini, saya akan konfirmasi ke Pemkab Bengkalis untuk mendapatkan data lengkapnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Androy mengungkapkan dirinya juga menerima laporan adanya kasus keracunan akibat konsumsi MBG di sejumlah daerah di Riau. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan transparan jika terjadi insiden serupa, termasuk pengecekan langsung ke dapur penyedia.

“Kalau ada MBG yang basi atau mengandung belatung, itu harus ada kroscek lapangan. Beberapa dapur MBG yang terindikasi menyebabkan keracunan bahkan pernah ditutup sementara untuk evaluasi,” tegasnya.

Dengan adanya kasus ini, DPRD Riau meminta pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan evaluasi mendalam, memperketat standar dapur MBG, serta memastikan kualitas makanan yang didistribusikan benar-benar aman dan bergizi.

“Jangan sampai program bantuan gizi yang seharusnya menyehatkan justru merugikan masyarakat,” tutup Androy.