Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Riau, Prasetyo Budi Luhur ST, menekankan peran strategis pengelola teknis. “Pengelola teknis adalah garda terdepan dalam memastikan bangunan negara yang digunakan untuk pelayanan publik tetap andal. Dengan penguatan kapasitas ini, kita berharap dapat menciptakan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai standar, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, hingga saat ini 8.482 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan 1.469 Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah diterbitkan di Riau. Bimtek ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, dan ramah lingkungan, menyamakan proses pembangunan antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kompetensi para penyelenggara teknis.

Kegiatan ini juga menyediakan dokumen Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) di setiap kabupaten/kota di Riau. “Melalui bimbingan teknis ini, para pengelola teknis mampu lebih efektif menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkas Prasetyo.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Bimtek ini menjadi wadah berbagi pemahaman terkait peran pengelola teknis, asesmen, hingga evaluasi struktur gedung, sehingga penyelenggaraan bangunan negara di Riau semakin profesional dan tertib.