Direktur Utama Riau Petroleum yang juga Wakil Sekretaris Satgas, Husnul Kausarian, menegaskan bahwa Satgas ini merupakan yang pertama dibentuk di level provinsi di Indonesia.

"Gubernur berharap Satgas ini bisa mempercepat peningkatan lifting migas di Riau. Karena jika produksinya meningkat, maka provinsi dan kabupaten/kota di Riau juga akan menerima manfaat yang lebih maksimal," ujarnya usai sosialisasi Satgas di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Selasa (30/9/2025).

Husnul menjelaskan, Riau Petroleum sebagai BUMD ditunjuk untuk mendukung implementasi penerimaan PI 10 persen. Selain mengawal optimalisasi pendapatan, BUMD juga berperan mengembangkan kegiatan hulu migas, sekaligus membantu menyelesaikan persoalan sosial dan perizinan di lapangan.

"Semua pihak akan berkolaborasi agar kegiatan hulu migas berjalan lancar. Mulai dari percepatan perizinan, penyelesaian konflik sosial, hingga pendampingan teknis. Intinya, Satgas ini bertugas mempercepat dan mencari solusi," tambahnya.

Ketua Satgas, Nanang Abdul Manaf, menekankan bahwa percepatan proses perizinan menjadi fokus utama kerja tim. Tim khusus akan mengawal koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga instansi teknis.

"Satgas ini juga bertujuan mendorong pemerataan akses energi nasional, terutama di wilayah pedesaan," jelas Nanang.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid  menilai kehadiran Satgas menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor migas.

"Satgas ini dibentuk untuk mempercepat perizinan dan menyelesaikan kendala di lapangan. Supaya produksi migas meningkat, dan tidak lagi terhambat hal-hal administratif," tegasnya.

Ia juga menyinggung kondisi sumur-sumur minyak di Riau yang rata-rata sudah tua. Karena itu, inovasi teknologi dan strategi produksi dari KKKS sangat dibutuhkan.

"Saya tetap optimis. Dengan kerja Satgas ini, lifting akan meningkat dan berdampak langsung pada Dana Bagi Hasil (DBH) kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, Satgas Dukungan Kelancaran Operasional SKK Migas–KKKS resmi dibentuk pada 5 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Gubernur Riau bersama bupati/wali kota di wilayah penghasil migas.