“Saran itu bagi kita terima kasih, untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD, juga melakukan penyesuaian. Tentu itu lihat dulu sesuai dengan kondisinya,” ujar Abdul Wahid, Selasa (30/9/2025).

Abdul Wahid menegaskan bahwa pemotongan TPP tidak diputuskan secara langsung. Kebijakan itu baru mungkin dilakukan apabila pendapatan daerah tidak tercapai sesuai target, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran.

“Ya, kita penyesuaian, namanya penyesuaian tentu sesuai dengan kondisi situasi. Kita akan lihat kondisinya,” tambahnya.

APBD Difokuskan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Selain menyinggung usulan pemotongan TPP, Gubernur juga menekankan bahwa penggunaan APBD, termasuk APBD Perubahan, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut ada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah provinsi:

1. Peningkatan pelayanan publik

2. Pengentasan kemiskinan

3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

“APBD Perubahan adalah instrumen dalam mensejahterakan masyarakat. Kita akan prioritaskan bagaimana meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan SDM. Tiga sektor ini kita elaborasikan supaya masyarakat bisa menikmati pembangunan dengan maksimal,” tegas Abdul Wahid.

Dengan pernyataan ini, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus memastikan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran.