Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pelunasan utang menjadi fokus utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Namun, ia memastikan bahwa pembayaran utang tidak akan mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus dijalankan. Salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC),” ujar Wahid, Jumat (26/9/2025).

Menurut Gubernur, jika pembiayaan untuk UHC tidak ditambah, ribuan warga Riau terancam kehilangan akses layanan kesehatan melalui BPJS. Oleh karena itu, alokasi dana untuk sektor kesehatan tetap diamankan.

Selain itu, APBD-P 2025 juga akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, serta peningkatan sektor pendidikan. Wahid menekankan bahwa belanja daerah yang berdampak langsung pada masyarakat tidak boleh dikorbankan, meskipun pemerintah menghadapi beban utang besar.

Terkait skema pembayaran utang, Wahid menjelaskan bahwa pelunasan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan kas daerah.

“Utang ini dibayar dari PAD yang ada. Misalnya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 10 miliar dalam satu hari, sebagian dana tersebut langsung dialokasikan untuk pembayaran utang, setelah kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi,” tegasnya.

Gubernur Abdul Wahid menambahkan bahwa upaya meningkatkan PAD menjadi prioritas, agar pembayaran utang dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.

Dengan langkah ini, Pemprov Riau berharap dapat menyeimbangkan tanggung jawab keuangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal meskipun sedang menghadapi utang yang signifikan.