PEKANBARU,Riau12.com-Pengamat Ekonomi Universitas Riau, B. Isyandi mengatakan banyak masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Riau sehingga berdampak terhadap rendahnya serapan APBD tahun 2015.
        
"Rendahnya serapan APBD tersebut antara lain lebih akibat masalah perencanaan, pelaksanaan, kapasitas pejabat, dan kemampuan masyarakat menerima program," kata B Isyandi dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis.
        
Menurut dia, keterlambatan penetapan APBD Riau --dilaksanakan April 2015-- juga menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, mirisnya sejumlah perencanan berkualitas rendah.
        
Di sisi lain, katanya, proyek APBN dan APBD masih membutuhkan penterjemah sehingga sejumlah proyek belum bisa dieksekusi dengan baik.
        
"Parahnya banyak proyek gelondongan atau belum jelas pengerjaannya sehingga membutuhkan waktu bagi PPK untuk
menterjemahkannya," katanya.
        
Serapan APBD Riau yang rendah, katanya, juga dipengaruhi oleh keterlambatan juknis dari Pemerintah Pusat atau kementerian terkait, misalnya dana desa, atau bentuk bantuan keuangan lainnya.
        
Anggaran dari pemerintah pusat, kata Isyandi, bisa saja sudah ditransfer pada Januari 2015, namun petunjuk tekhnis pengunaannya baru ada pada April 2015.
        
"Padahal sesuai PP no.8 tahun 2015, kategori pemerintah yang baik adalah yang bisa menjalankan anggaran dengan  maksimal," katanya dan menambahkan posisi APBD Perubahan tahun 2015 mencapai Rp11,6 triliun, sedangkan APBD murni 2015 defisit sebesar Rp1,9 triliun.
        
Isyandi memandang bahwa, jumlah defisit tersebut melebihi batas defisit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan dengan maksimal defisit seharusnya hanya enam persen dari total APBD. Artinya bila APBD murni sebesar Rp10,6 triliun, pada APBD perubahan naik menjadi Rp11,6 triliun yang dihitung berdasarkan dari pendapatan mencapai Rp7 triliun, ditambah dengan sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2014, yakni sebesar Rp3,7 triliun.
        
Ia menyebutkan, sejak tahun 2012-2014 Pemerintah Provinsi Riau mempunyai silfa sebesar Rp1,9 triliun dan Rp1,4 triliun serta Rp3,9 triliun.
        
"Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas belanja untuk menstimulasi pertumbuhan adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran,  meningkatkan porsi belanja modal untuk perkuatan infrastruktur,"katanya.(r12/ant)