Pengesahan APBD-P ini dilakukan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD-P Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar pada Kamis, 25 September 2025.

“APBD-P Riau sudah ditetapkan sebesar Rp9,4 triliun. Fokusnya untuk pembayaran belanja wajib dan fungsional infrastruktur seperti jalan,” jelas Kaderismanto.

Ia menambahkan, tidak ada pembangunan fisik baru dalam APBD-P ini. Penurunan nilai anggaran sebesar Rp200 miliar disebabkan adanya perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semula sebesar Rp308 miliar kini hanya sekitar Rp200 miliar lebih, karena ketidaksesuaian persyaratan atau kendala teknis pelaksanaan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa fokus utama APBD-P 2025 adalah pelunasan utang daerah dari tahun sebelumnya, penambahan fasilitas kesehatan untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan infrastruktur dan sektor pendidikan.

“Kalau fasilitas kesehatan tidak kita tambah, maka ribuan masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan BPJS. Infrastruktur dan pendidikan juga kita dorong, sementara hutang akan kita bayarkan sesuai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Gubernur Abdul Wahid.

APBD-P Riau 2025 ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyeimbangkan prioritas belanja wajib, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat, meski menghadapi keterbatasan anggaran.