Abdul Wahid menyebut, pada tahun lalu Pemprov Riau telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur terkait program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem. Program ini diberi nama “Pulut Ketan”, sebagai simbol kepedulian pemerintah agar jaminan sosial menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Selain itu, ada juga surat edaran yang kita harmonisasi, yaitu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi di seluruh wilayah Provinsi Riau,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Pemprov Riau juga membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat provinsi, yang berfungsi mengawasi dan memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban perlindungan bagi pekerjanya. Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan  kantor wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Sinergi diperluas dengan Baznas Provinsi Riau, guna menjangkau pekerja informal yang selama ini belum terlindungi, seperti penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan guru ngaji. Pemerintah menargetkan hingga 6.000 pekerja informal mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga Desember 2025.

“Inovasi yang kita lakukan ini bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal maupun pekerja rentan yang sering terabaikan,” ungkap Abdul Wahid.

Gubernur juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung kebijakan ini. Menurutnya, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya bisa terwujud melalui kerja sama lintas sektor.

“Partisipasi Provinsi Riau di Paritrana Awards 2025 bukan sekadar kompetisi, tapi wujud nyata komitmen kami dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan,” pungkasnya.